Pengamen-Satpol PP Adu Mulut

17 Nov 2009

Pengamen-Satpol PP Adu Mulut - Aksi unjuk rasa yang digelar Serikat Pengamen Indonesia (SPI) Mojokerto di gedung Pemkot Mojokerto diwarnai ketegangan dengan petugas. Kalangan aktivis SPI Jatim dan Dewan Pimpinan Kota (DPK) SPI Mojokerto terlibat adu mulut dengan petugas satpol PP. Pendemo yang memaksa masuk ke gedung dewan dihadang petugas lantaran tidak dapat menunjukkan identitas.

Pengamen-Satpol PP Adu Mulut - Tak syak, dua perwakilan SPI yang masuk ke gedung dewan menuding petugas satpol PP rasisme. ”Ini namanya rasisme. Sebagai masyarakat kami punya hak untuk menyampaikan aspirasi pada wakil rakyat kenapa kalian melarang kami?” kata Khusairin, ketua SPI Jatim, di hadapan petugas satpol PP. Aksi unjuk rasa menolak penggarukan yang belakangan dilakukan petugas satpol PP dan Polresta diawali dengan menggelar long march dari Taman Makam Pahlawan (TMP) menuju kantor pemkot, sekitar pukul 09.30.

Setibanya di depan kantor pemkot, dengan membawa pengeras suara dan berbagai macam atribut organisasi mereka berorasi secara bergantian. Diantara atribut yang dibawa adalah buku besar berisikan penolakan KUHP 504-505 tentang peminta-minta, cabut Perda anti rakyat miskin, tolak penggarukan, pengamen bukan preman, kesehatan dan pendidikan gratis. Serta spanduk berukuran besar menolak pemerintahan tukang garuk dan gusur. ”Pengamen bukanlah preman, pengamen bukalah pengemis. Maka dari itu kami menolak penggarukan pengamen oleh satpol PP dan Polresta,” teriak Toha Maksum, salah satu peserta.

Saat menggelar orasi bergantian, aksi yang melibatkan sekitar 100 masa itu mendapat penjagaan ketat dari petugas. Baik satpol PP maupun Polresta. Lantaran gerbang pintu masuk ke dalam gedung pemkot tertutup rapat, peserta hanya bisa menyampaikan aspirasinya di depan pintu. ”Karena pasal karet itu bukan hanya menggaruk, kami juga diperiksa dan didenda Rp 10 ribu per orang. Ini sungguh tidak memihak rakyat kecil,” ujar salah satu peserta. ”Karenanya kami menolak Perda Nomor 15/2003 dan KUHP 504-505 sekarang juga,” lanjut sembari diiyakan peserta yang lain.

Setelah 30 menit berorasi, pejabat pemkot maupun anggota dewan tidak satupun yang menemui. Disebut-sebut kala itu semua anggota dewan sedang melakukan kunjungan kerja (kunker) dan inspeksi mendadak (sidak) kepada beberapa satuan kerja (satker).

Sebagai pelampiasan kekecewaan, peserta menggelar aksi teaterikal menggambarkan ganasnya kehidupan jalanan yang dibenturkan dengan pasal karet. Tiga peserta kerdil sembari membuka baju dipaksakan memakan daging pentol yang dibuang ke tanah oleh dua penguasa yang diperankan anggota SPI. Meski dalam kondisi leher terikat, ketiganya dipaksakan untuk makan. Bahkan sesekali tubuh kerdil itu ditendang dan dibentak-bentak. ”Ini gambaran kami manakala digaruk petugas dengan dasar pasal karet dan tidak memihak rakyat,” jelas Purnomo.

Namun tidak lama kemudian suasana mulai berubah. Pendemo yang tidak sabar menemui anggota dewan berusaha masuk ke area pemkot dengan mendorong pintu gerbang. Akan tetapi aksi itu tidak berlangsung lama. Setelah petugas satpol PP berhasil meredam dan menjanjikan mempertemukan perwakilan dengan anggota dewan. Hanya, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Toha Maksum terlibat adu mulut dengan salah satu petugas satpol PP bernama Fatoni. Keduanya bersitegang lantaran peserta ingin masuk ke dalam gedung dewan. Akan tetapi, petugas melarang dengan beralasan anggota dewan sedang tidak ada di tempat.

Namun, ketegangan kembali mereda. Menyusul dua perwakilan Purnomo dan Khusairin diizin masuk ke gedung DPRD untuk mengecek anggota dan menyampaikan aspirasi. Akan tetapi, sesampai di ruang lobi dewan, mereka kembali terlibat adu mulut dengan petugas.

Bahkan Kepala Satuan Satpol PP Happy Dwi Prastyawan melarang keduanya masuk. ”Sebelum Anda bisa menunjukkan identitas kami tidak akan mempersilakan masuk,” katanya. Penjelasan itu justru membuat berang perwakilan pengamen. Meski tidak menunjukkan identitas, mereka justru menuding balik petugas telah melakukan rasisme. Dengan membeda-bedakan status dan golongan. ”Sebagai pengurus SPI kita punya hak masuk ke sini (dewan, Red). Tapi kalau ditolak sama saja ini rasisme,” tepis Glendeng sapaan akrab Purnomo.

Melihat perang mulut itu, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) Syaiful Arsyad berusaha meredam dengan mempersilakan menemui atau menunggu anggota dewan yang lain. Tetapi hal itu tidak bisa dimanfaatkan. Khusairin dan Purnomo memilih keluar gedung dewan setelah satpol PP kembali menanyakan identitas keduanya. ”Walau tidak bisa diterima kami tetap memperjuangkan. Paling tidak dalam waktu dekat ini kita kembali menggelar aksi yang sama dengan melibatkan masa lebih besar,” tukas Toyek sapaan Khusairin. Sesuai agenda, mereka lantas melanjutkan aksi ke gedung Pemkab Mojokerto.

Sebulan, 78 Pengamen Digaruk

Di Kantor Pemkab Mojokerto, menyampaikan aspirasinya. Salah satunya, mereka mengeluhkan penghidupan yang selama ini dirasa tidak tenang. Dalam sebulan, tercatat 78 orang anggotanya digaruk petugas.

Demikian itu disampaikan aktivis SPI Mojokerto, Toha Maksum disela aksi. Selain diamankan, mereka yang terjaring harus menjalani sidang Tipiring di Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto. ”Dalam sebulan ini, tercatat anggota SPI yang terjaring sebanyak 78 orang,” katanya sembari menyampaikan anggota SPI Mojokerto sebanyak 200 orang yang sebagian besar warga Mojokerto.

Jumlah tersebut, menurutnya, baik yang terjaring di Kota maupun Kabupaten Mojokerto. Dan, tak sekadar disidang, para pengamen itu juga dikenai denda. ”Mereka didenda antara Rp 10 ribu sampai Rp 30 ribu,” tegasnya.

Toha mendesak pemerintah menghentikan kebiasan menggaruk para pengamen tersebut. ”Sebelum bisa menyediakan lapangan kerja untuk mereka, jangan sampai menggaruk,” katanya.

Sementara itu, dalam aksi kemarin, SPI Mojokerto mendapat angin segar. Hal itu setelah perwakilan mereka bertemu pimpinan Komisi D DPRD Kabupaten Mojokerto. Kendati tidak ada jaminan, namun mereka diberi kesempatan mengadu lagi kalau sewaktu-waktu dirazia.

Keputusan massa SPI bergeser ke dewan setelah kedatangan mereka di gerbang Pemkab Mojokerto tak berhasil menemui bupati. Dalam orasinya sebelum meninggalkan kantor pemkab, mereka menyadari kalau kepala daerah banyak kegiatan. Terutama kegiatan di masyarakat. Hal itu maklum menyusul mendekati pelaksanaan Pilbup 2010.

Di depan kantor dewan, massa aksi kembali dihadang personel keamanan. Mereka pun tertahan di depan pagar. Setelah melalui negosiasi, dua orang perwakilan massa SPI, Kusairin dan Purnomo pun diperbolehkan masuk. Keduanya ditemui pimpinan Komisi D, yaitu Ketua Komisi D, Nike Budiarti Indra Dewi dan Ayni Zuhro, Sekretaris Komisi D.

Dua perwakilan massa itu berusaha meminta penegasan sikap dewan terhadap gerakan yang dilakukan. Yakni, anti penggarukan.

Belum sempat memberi jawaban, dewan langsung menanyakan kejelasan surat dari SPI. Hal itu menyusul suratnya mengalamatkan di Kota Mojokerto, dua anggota dewan tersebut sempat mempertanyakan. ”Kami mendukung saja. Tapi, surat ini kan alamatnya Kota Mojokerto dan untuk Kota Mojokerto,” kata Nike. Dia pun menyampaikan agar surat tersebut menggunakan alamat Kabupaten Mojokerto. Kalau ada penggarukan lagi, dia memberikan kesempatan pengamen untuk mengadukan lagi dengan alamat Kabupaten Mojokerto.

Dua perwakilan tersebut pun menyampaikan kepada massa aksi. ”Dewan mendukung gerakan kita. Dan, kalau ada yang digaruk, bisa menyampaikan ke dewan lagi,” ungkap Kusairin. Dengan semangat mengembalikan jati diri bangsa tulisan ini diambil dari (jawapos.co.id )


TAGS


-

Author

Follow Me